Akumandiri Minta Pemerintah Tahan Harga BBM di Tengah Konflik Iran-Israel: UMKM Terancam Terpuruk

Jakarta, 26 Juni 2025 — Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumandiri) mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga minyak mentah dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel.

Ketua Umum Akumandiri, Hermawati Setyorinny, menekankan bahwa para pelaku usaha mikro akan menjadi pihak yang paling terdampak jika harga BBM dalam negeri ikut disesuaikan dengan lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, daya tahan pelaku usaha mikro sangat terbatas terhadap fluktuasi biaya produksi, dan kenaikan BBM akan memicu efek domino terhadap harga-harga barang dan jasa lainnya.

"Harusnya pemerintah hadir di sisi pelaku usaha mikro. Kita bukan bicara usaha besar, tapi yang kecil, yang sangat rentan. Kalau bisa, BBM jangan dinaikkan," ujar Hermawati dalam wawancara dengan Liputan6.com, Rabu (25/6/2025).

Konflik Iran-Israel dan Lonjakan Harga Minyak Dunia

Harga minyak mentah global mengalami lonjakan signifikan sejak awal Juni 2025. Data dari Brent Crude menunjukkan kenaikan lebih dari 12% dalam dua minggu terakhir, menembus USD 95 per barel—angka tertinggi sejak awal 2024. Lonjakan ini dipicu oleh kekhawatiran terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah, khususnya jika konflik Iran-Israel meluas dan mempengaruhi jalur distribusi minyak di Selat Hormuz, yang merupakan jalur ekspor utama minyak dunia.

Situasi ini memicu kecemasan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang masih sangat tergantung pada impor minyak mentah dan produk BBM olahan.

BBM Sebagai Komponen Kunci Biaya Produksi

Menurut Hermawati, BBM bukan hanya komponen transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam biaya operasional harian UMKM—mulai dari pengiriman barang, proses produksi, hingga logistik pemasaran. Kenaikan harga BBM akan langsung berdampak pada biaya pokok produksi dan bisa menyebabkan harga jual produk UMKM naik, yang pada akhirnya menurunkan daya saing di pasar.

"Kalau BBM naik, bukan hanya harga bahan pokok yang terdampak, tapi biaya operasional semua sektor UMKM akan melonjak. Pemerintah harus hadir lewat regulasi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil," tambahnya.

Solusi: Efisiensi Anggaran dan Subsidi Tepat Sasaran

Akumandiri mengusulkan agar pemerintah menghindari menaikkan harga BBM dengan mencari alternatif pendanaan melalui efisiensi anggaran negara. Langkah lain yang disarankan adalah memperluas dan mengoptimalkan subsidi energi secara tepat sasaran, khususnya untuk sektor mikro dan masyarakat berpendapatan rendah.

"Kami harap pemerintah bisa ambil langkah strategis. Jangan hanya ikut harga minyak dunia, tapi prioritaskan keberlanjutan usaha kecil yang menopang ekonomi akar rumput," tutup Hermawati.

Dampak Lebih Luas terhadap Ekonomi

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta pelaku UMKM berkontribusi terhadap 61% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan peran krusial ini, stabilitas sektor UMKM sangat penting bagi perekonomian nasional.

Jika harga BBM naik secara signifikan tanpa perlindungan kebijakan, maka bukan hanya pelaku UMKM yang terpukul, tetapi juga akan memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menurunkan daya beli masyarakat secara umum.