Presiden Prabowo Alokasikan Anggaran Rp 164,4 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2026

Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan proposal RAPBN 2026 dalam Sidang Paripurna DPR dan MPR, menegaskan ketahanan pangan sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintahannya. Komitmen ini tercermin dalam alokasi dana sebesar Rp 164,4 triliun, yang difokuskan untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat kemandirian bangsa.

3 Pilar Utama Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan

Berdasarkan penjabaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran ketahanan pangan tersebut dialokasikan pada tiga bidang besar:

1. Produksi – Rp 114,1 triliun, mencakup:

   • Subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton senilai Rp 46,9 triliun.

   • Pencetakan dan optimasi lahan sawah baru seluas 550 ribu hektare dengan anggaran Rp 19,7 triliun.

   • Bantuan alat dan mesin pertanian pra-panén sebanyak 37.000 unit.

   • Pembangunan 15 bendungan dan pengembangan irigasi seluas 104.000 hektare dengan anggaran Rp 12 triliun.

   • Pengembangan kawasan padi seluas 2,1 juta hektare.

   • Bantuan benih dan indukan sebanyak 63,4 juta ekor serta bantuan alat tangkap ikan sebanyak 70 unit.

   • Program Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 250 kampung dan program pergaraman nasional seluas 1.000 hektare dengan anggaran Rp 6,6 triliun.

   • Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan sebesar Rp 12,2 triliun.

2. Distribusi & Cadangan Pangan – Rp 29,9 triliun, meliputi:

   • Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km.

   • Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

   • Pengadaan cadangan pangan (beras dan gabah) oleh Bulog sebanyak 3 juta ton senilai Rp 22,7 triliun.

3. Konsumsi – Rp 6,4 triliun, digunakan untuk:

   • Bantuan pangan bagi 64.800 warga rentan.

   • Gerakan pangan murah yang menjangkau 39 kelompok masyarakat.

   • Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan anggaran Rp 5,8 triliun.

Pernyataan Presiden Prabowo

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Ia menargetkan swasembada beras dan jagung untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memastikan kebutuhan konsumen terpenuhi.

Strategi yang disampaikan meliputi:

• Mencetak sawah baru.

• Menyalurkan pupuk bersubsidi tepat sasaran.

• Menyediakan bibit unggul.

• Memodernisasi alat mesin pertanian.

• Memberikan pembiayaan murah bagi petani.

• Menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah.

• Memperkuat peran Bulog sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

Prabowo juga menyoroti keberhasilan tahun sebelumnya, seperti pemangkasan 145 regulasi yang menghambat penyaluran pupuk, meningkatnya produksi beras nasional, stok beras pemerintah yang mencapai lebih dari 4 juta ton, serta harga pangan yang relatif stabil.

Konteks RAPBN 2026

Selain ketahanan pangan, RAPBN 2026 mencakup tujuh agenda prioritas lain, antara lain:

• Ketahanan energi: Rp 402,4 triliun untuk pengembangan energi bersih, subsidi energi, insentif EBT, dan perluasan listrik desa.

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun untuk 82,9 juta penerima, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

• Pendidikan berkualitas: Rp 757,8 triliun atau 20% APBN untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan beasiswa PIP/KIP Kuliah.

• Kesehatan merata: Rp 244 triliun untuk revitalisasi rumah sakit, penanggulangan penyakit menular, dan layanan cek kesehatan gratis.

• Ekonomi rakyat: Penguatan koperasi desa dan kelurahan, dengan target pembentukan 80 ribu koperasi yang mengelola distribusi sembako, logistik, pupuk, dan pembiayaan murah.

• Pertahanan rakyat semesta: Modernisasi alutsista, pemberdayaan cadangan strategis, dan pengelolaan sumber daya alam strategis seperti mineral rare earth.

• Investasi & perdagangan global: Proyek hilirisasi “Danantara Indonesia” senilai USD 38 miliar, pembangunan 3 juta rumah rakyat, serta peningkatan transparansi dan profesionalisme tata kelola.

Pandangan Ekonom

Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai fokus Presiden Prabowo terhadap swasembada pangan tercermin jelas dalam Nota Keuangan RAPBN 2026. Tekanan terhadap aspek pangan disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan nasional, mengingat ancaman perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan global.

RAPBN 2026 sendiri dipatok dengan defisit 2,48% dari PDB, dengan target menuju anggaran seimbang pada 2027 atau 2028. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan sektor pertanian.