Presiden Prabowo Alokasikan Rp 335 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026: Prioritas untuk Generasi Unggul dan Ketahanan Ekonomi

Anggaran Tahun 2026: Lonjakan Signifikan untuk MBG

Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 di DPR RI, Jumat (15 Agustus 2025), mengumumkan alokasi anggaran Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan besar dibandingkan alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp 171 triliun.

Sasaran MBG: 82,9 Juta Penerima

Program ini dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup siswa, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui — target yang akan dijalankan sepenuhnya pada awal 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pada awal 2025, realisasi masih rendah, dimulai dengan sekitar 300 ribu penerima pada 6 Januari, dan bertahap meningkat hingga mencapai target di akhir 2025. Di awal 2026, program akan dijalankan penuh (full speed), dengan penyerapannya diperkirakan mencapai Rp 25 triliun per bulan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Prabowo menekankan bahwa MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari upaya membangun generasi unggul—“generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi”—dan mengatasi stunting secepat mungkin.

Lebih lanjut, program ini diharapkan memberi dampak ekonomi lokal yang besar, seperti:

• Memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

• Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, mulai dari produksi makanan hingga distribusi dan operasional SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di seluruh pelosok negeri.

MBG dalam Konteks APBN 2026 dan Agenda Prioritas

MBG termasuk dalam delapan agenda prioritas utama pemerintah yang tercantum dalam RAPBN 2026, dengan total alokasi anggaran Rp 1.903,6 triliun. Perincian prioritas di antaranya:

APBN ini disusun berdasarkan proyeksi ekonomi yang realistis: pertumbuhan ekonomi 5,4 %, inflasi 2,5 %, dan defisit anggaran sekitar 2,48 % dari PDB, dengan target mencapai neraca anggaran seimbang pada 2027–2028.

Latar Belakang Lembaga Pelaksana

Badan Gizi Nasional (BGN), dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya demi mendukung program MBG, telah mengelola anggaran Rp 71 triliun pada 2025 untuk mengawali program ini—saat itu masih dalam tahap pembangunan SPPG dan penyiapan infrastruktur pendukung.

Penambahan Fakta & Konteks Terkini

1. Transisi Skala Besar Program: Anggaran MBG naik hampir dua kali lipat dari 2025 ke 2026, mencerminkan transisi dari pilot menuju pelaksanaan skala penuh.

2. Ketepatan Alokasi: Dana MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan atau BOS—sebaliknya, merupakan alokasi baru dan terpisah.

3. Sinergi Inter-Sektor: MBG terkait langsung dengan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan sektor kesehatan, menjadikannya jantung dari kebijakan pemenuhan gizi nasional.

4. Efisiensi APBN: Meskipun alokasi meningkat, pemerintah tetap menjaga efisiensi belanja dan menghindari pelebaran defisit secara signifikan.

Kesimpulan

Dengan alokasi Rp 335 triliun, program MBG 2026 ditujukan untuk menjangkau 82,9 juta warga rentan, menjadi motor utama dalam membentuk generasi unggul, mempercepat penurunan stunting, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal lewat UMKM dan petani. Program ini juga menjadi bagian integral dari struktur APBN 2026 yang fokus, efisien, dan berorientasi hasil—sejalan dengan target ekonomi makro yang optimis.