Pemerintah Ancam Tarik Anggaran Jika Penyaluran KPR Subsidi Tak Terealisasi 100%

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan tegas terkait skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025. Ia menyatakan bahwa bila realisasi program ini gagal mencapai 100 persen dari target, maka sisa anggarannya akan ditarik dan dialihkan ke pos lain yang dinilai lebih siap untuk menyerap dana.

Menurutnya, “Uangnya kita ambil, kita bagi ke tempat lain yang lebih siap,” adalah pesan agar seluruh pihak yang terlibat tidak menyepelekan target penyaluran rumah subsidi. Meski begitu, Purbaya optimis bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, akan mengambil langkah percepatan agar anggaran tersebut terserap penuh di akhir tahun.

Kondisi Anggaran & Target Tahun 2025

• Anggaran KPR FLPP 2025 mencapai Rp 35,2 triliun, dengan target 350.000 unit rumah subsidi.

• Hingga 28 September 2025, realisasi penyaluran mencapai 183.058 unit rumah, atau 52,3 persen dari target, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 22,72 triliun.

• Penyaluran dilakukan melalui 38 bank penyalur dan melibatkan 7.382 pengembang di 11.488 lokasi perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.

• Data sebelumnya menunjukkan realisasi unit sampai Agustus 2025 baru mencapai sekitar 48,9 persen dari target.

• Beberapa bank bahkan mencatat performa lebih baik. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan 2.919 unit KPR FLPP hingga 24 September 2025, atau 172 persen dari target awal. Karena pencapaian ini, BSI mendapat tambahan kuota hingga 6.819 unit tahun ini.

Latar Belakang & Alasan Ancaman Penarikan Dana

Peringatan dari Menteri Keuangan muncul karena beberapa persoalan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program:

1. Risiko anggaran mengendap – Bila dana FLPP tidak terserap penuh, penggunaannya dianggap tidak efisien.

2. Tuntutan akuntabilitas – Dana yang dialokasikan untuk rumah rakyat harus benar-benar sampai ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

3. Mendorong sinergi pihak terkait – Pemerintah daerah, pengembang, bank, dan kementerian harus memperkuat koordinasi agar pembangunan dan penyaluran tidak terhambat.

4. Percepatan pembangunan perumahan nasional – Program KPR subsidi merupakan bagian dari target penyediaan 3 juta rumah secara nasional.

5. Menghindari rumah mangkrak – Ada kekhawatiran rumah subsidi yang dibangun tidak ditempati atau mangkrak sehingga membuang anggaran.

Perkembangan & Inovasi: Subsidi Bunga dan Likuiditas

Untuk meningkatkan minat masyarakat, pemerintah menambahkan kebijakan subsidi bunga/margin:

• Subsidi bunga diberikan maksimal selama 5 tahun.

• Kebijakan ini bertujuan meringankan cicilan di tahun-tahun awal dan mendorong masyarakat lebih cepat mengambil KPR bersubsidi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi likuiditas besar, salah satunya rencana mentransfer dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit, termasuk pembiayaan rumah subsidi.

Realisasi Daerah & Hambatan

• Di Jawa Tengah, hingga pertengahan September 2025, realisasi KPR FLPP mencapai lebih dari 15 ribu unit rumah. Pemerintah daerah mendorong percepatan perizinan agar pembangunan berjalan lancar.

• Beberapa hambatan yang masih terjadi antara lain lambatnya perizinan, keterbatasan lahan, kapasitas pengembang yang terbatas, serta pengawasan kualitas bangunan.

Tantangan & Risiko

1. Target tidak tercapai – Jika realisasi rendah, sebagian anggaran bisa ditarik dan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah subsidi akan terdampak.

2. Distribusi timpang – Daerah maju lebih cepat menyerap kuota dibanding daerah terpencil.

3. Kualitas bangunan – Rumah dengan kualitas buruk atau tidak ditempati bisa menurunkan kepercayaan publik.

4. Koordinasi antarinstansi – Proses perizinan dan koordinasi pusat-daerah menjadi kunci keberhasilan.

5. Risiko fiskal – Jika dana dialihkan, sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan bisa terkena dampaknya.

Kesimpulan dan Prospek

Program KPR subsidi FLPP 2025 menjadi salah satu program penting untuk mengurangi backlog perumahan. Namun, pencapaian realisasi baru sekitar 52 persen hingga akhir September 2025 menunjukkan tantangan besar di lapangan.

Ancaman penarikan dana menjadi cara pemerintah mendorong percepatan. Di sisi lain, kebijakan subsidi bunga selama lima tahun adalah insentif untuk meningkatkan daya tarik program.

Ke depan, sinergi lintas instansi, percepatan perizinan, dan pengawasan kualitas sangat penting. Dengan perbaikan sistem dan dukungan penuh, target penyaluran 100 persen bukan hanya angka di atas kertas, tetapi bisa benar-benar memberi manfaat nyata bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah.