Dampak Ricuh Aksi di DPR: Pekerja Harian Paling Terdampak, Ekonomi Rakyat Kian Tertekan

Kericuhan yang terjadi di Gedung DPR beberapa waktu lalu ternyata tidak hanya meninggalkan jejak politik, tetapi juga langsung menghantam kondisi ekonomi masyarakat. Aktivitas warga terhambat karena imbauan work from home (WFH), sekolah yang kembali dilakukan secara daring, hingga penutupan sejumlah toko dan pusat perbelanjaan di berbagai kota besar. Situasi ini membuat kelompok pekerja harian menjadi pihak yang paling merasakan tekanan.

Perencana keuangan sekaligus Founder OneShildt, Mohamad Andoko, menyebut dampak finansial paling cepat terasa pada masyarakat yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

“Mereka yang kerjanya menerima income harian, seperti ojek online atau pedagang kaki lima, itu yang paling cepat kena dampaknya. Kalau mobilitas turun, otomatis penumpang sepi, pembeli berkurang, dan pemasukan harian mereka langsung anjlok,” jelas Andoko dalam wawancara dengan Liputan6.com, Senin (1/9/2025).

Efek Domino di Sektor Ekonomi

Andoko menambahkan, ricuhnya aksi demonstrasi tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga menciptakan efek domino di sektor ekonomi. Distribusi barang menjadi terganggu karena jalanan ditutup di beberapa titik, sementara fenomena panic buying ikut memperparah keadaan. Akibatnya, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan.

“Masyarakat miskin jelas terhimpit karena penghasilan tetap atau bahkan turun, sementara biaya hidup naik. Tapi jangan salah, kelas menengah pun tidak kebal. Begitu harga barang naik, daya beli mereka juga tergerus,” ujar Andoko.

Data Terbaru: Inflasi dan Penurunan Konsumsi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir Agustus 2025, inflasi bulanan naik 0,48%, terutama dipicu kenaikan harga beras, cabai merah, dan telur ayam. Di sisi lain, indeks kepercayaan konsumen Bank Indonesia juga turun ke level 101,2, terendah sejak Januari 2024. Angka ini menunjukkan masyarakat mulai menahan belanja karena ketidakpastian ekonomi.

Sektor ritel pun ikut tertekan. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melaporkan penurunan omzet hingga 20% dalam sepekan terakhir akibat penurunan jumlah pengunjung pusat belanja. Kondisi serupa juga dirasakan sektor transportasi daring yang mencatat penurunan order harian lebih dari 30% di wilayah Jabodetabek.

Pentingnya Dana Darurat

Dalam kondisi seperti ini, Andoko menekankan pentingnya masyarakat memiliki dana darurat. Bagi pekerja harian yang sangat rentan kehilangan pemasukan, tabungan minimal tiga hingga enam bulan biaya hidup bisa menjadi penyelamat. Sayangnya, menurut survei OJK tahun 2024, hanya 18% masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan darurat memadai.

“Dana darurat itu bukan hanya teori. Ketika ada kejadian tak terduga seperti demonstrasi ricuh, bencana, atau bahkan PHK, dana itu bisa menjadi penyangga agar kita tidak langsung jatuh dalam krisis keuangan pribadi,” tegas Andoko.

Respon Pemerintah dan Langkah Antisipasi

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan tengah menyiapkan bantuan tunai sementara bagi pelaku usaha mikro yang terdampak penurunan omzet. Selain itu, Bank Indonesia memastikan akan menjaga stabilitas harga pangan melalui koordinasi dengan Bulog untuk operasi pasar beras dan kebutuhan pokok lainnya.

Sementara itu, sejumlah perusahaan transportasi online juga mulai memberikan subsidi potongan biaya perjalanan dan program insentif tambahan bagi mitra driver untuk mengurangi dampak penurunan pendapatan.

Kesimpulan

Kericuhan politik di DPR telah membuktikan bahwa instabilitas politik bisa langsung menekan ekonomi rakyat, terutama pekerja dengan penghasilan harian. Tanpa perlindungan finansial yang kuat, kelompok rentan akan selalu menjadi pihak pertama yang terkena dampak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat cadangan keuangan pribadi, sementara pemerintah diharapkan lebih cepat dalam menyalurkan bantuan agar krisis sosial-ekonomi tidak semakin meluas.