DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro Semester II 2025: Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 4,7–5%

Jakarta, 3 Juli 2025 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui asumsi dasar makroekonomi nasional untuk semester II tahun 2025. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, pada Kamis (3/7/2025).

Rapat ini menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan fiskal dan moneter Indonesia di tengah tekanan global yang masih berlanjut, termasuk ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan ketegangan geopolitik yang berdampak pada harga komoditas global.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Lebih Moderat

Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa asumsi makro disusun dengan mempertimbangkan capaian ekonomi semester I 2025 dan tantangan ekonomi global yang kompleks.

“Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, prognosis asumsi dasar ekonomi makro Indonesia disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan makro yang berkelanjutan dan memberikan ruang fiskal yang kredibel serta adaptif,” ujar Wihadi.

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II diproyeksikan berada di kisaran 4,7% hingga 5%. Angka ini sedikit di bawah target tahunan dalam APBN 2025 yang dipatok sebesar 5,2%, dan juga lebih rendah dari proyeksi awal yang sempat diharapkan berada di atas 5%.

Realisasi pertumbuhan pada semester I tercatat sebesar 4,87% year-on-year (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, investasi swasta yang masih lesu, dan kinerja ekspor yang melemah akibat harga komoditas yang tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya.

Inflasi Tetap Terkendali Meski Ada Tekanan Pangan

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan tetap stabil dan terkendali. Proyeksi inflasi semester II berada dalam rentang 2,2% hingga 2,6%, masih dalam batas aman dan sesuai target APBN sebesar 2,5%.

Pada semester I 2025, inflasi tercatat sebesar 1,6% yoy, cukup rendah karena adanya surplus produksi bahan pangan dan penguatan distribusi logistik domestik. Namun, pemerintah tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan, terutama dari sektor pangan akibat potensi El Niño lanjutan dan fluktuasi harga minyak dunia.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya menjaga daya beli masyarakat akan tetap menjadi prioritas, terutama menjelang periode akhir tahun yang biasanya disertai peningkatan permintaan.

Rupiah Hadapi Tekanan Eksternal

Untuk nilai tukar rupiah, pemerintah dan DPR menyepakati proyeksi pada kisaran Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS untuk semester II. Angka ini menunjukkan sikap kehati-hatian terhadap kondisi eksternal, khususnya kebijakan moneter The Fed yang masih belum pasti.

Rata-rata nilai tukar rupiah pada semester I tercatat di level Rp16.429 per dolar AS. Meskipun melemah dibanding tahun sebelumnya, stabilitas nilai tukar relatif terjaga berkat intervensi Bank Indonesia dan kuatnya cadangan devisa.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar dengan strategi triple intervention — di pasar spot, DNDF (Domestic Non Deliverable Forward), dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Pemerintah Diminta Antisipasi Risiko Global dan Jaga Belanja Negara

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, juga meminta pemerintah lebih sigap dalam mengantisipasi dinamika global yang dapat berdampak pada realisasi APBN 2025. Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal melalui penguatan belanja yang produktif serta optimalisasi pendapatan negara, termasuk dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap disiplin. Ruang fiskal harus digunakan secara optimal untuk melindungi rakyat dan mendorong pertumbuhan,” kata Said.

Dengan kesepakatan asumsi makro ini, pemerintah diharapkan segera menyusun langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan program-program prioritas nasional, termasuk penguatan sektor pangan, pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi digital.