Pemerintah Siapkan 6 Stimulus Ekonomi Baru, Termasuk BSU untuk Pekerja Bergaji Rendah dan Guru Honorer Mulai Juni 2025

Pemerintah Indonesia akan kembali menggulirkan program stimulus ekonomi guna memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu program utama yang akan diluncurkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau sesuai upah minimum provinsi (UMP), serta guru honorer di seluruh Indonesia.

Program ini akan mulai bergulir pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan libur panjang sekolah dan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemberian BSU dan lima paket insentif lainnya merupakan langkah strategis untuk menggenjot konsumsi masyarakat di kuartal kedua tahun ini, menyusul berakhirnya momentum belanja besar seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (24/5/2025).

BSU 2025: Lanjutan Bantuan Pandemi dengan Target Lebih Luas

BSU 2025 akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 600.000 per orang, mirip dengan skema bantuan pada masa pandemi Covid-19 yang terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat kelas pekerja. Kali ini, cakupan penerima diperluas mencakup tenaga honorer di sektor pendidikan, yang selama ini tidak selalu mendapatkan perlindungan sosial secara memadai.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan bertugas menyalurkan bantuan ini dengan mengacu pada data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Pemerintah menargetkan lebih dari 8 juta pekerja dan guru honorer akan menerima manfaat ini pada tahap awal.

6 Paket Stimulus Ekonomi Berbasis Konsumsi

Selain BSU, pemerintah tengah merampungkan lima stimulus lainnya sebagai bagian dari Paket Stimulus Konsumsi Domestik 2025. Adapun keenam paket tersebut meliputi:

1. BSU untuk pekerja dan guru honorer.

2. Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi sektor padat karya, guna meringankan beban pengusaha dan menjaga ketenagakerjaan.

3. Subsidi transportasi umum dan logistik, termasuk diskon tarif KRL, MRT, dan Tol Laut selama libur sekolah.

4. Subsidi energi tambahan, khususnya untuk sektor rumah tangga berpendapatan rendah, melalui peningkatan volume subsidi listrik 450 VA dan 900 VA.

5. Insentif untuk UMKM, termasuk relaksasi pajak dan bantuan modal kerja untuk meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

6. Bantuan sosial tambahan untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.

Peluncuran resmi seluruh stimulus ini dijadwalkan pada 5 Juni 2025, dengan harapan mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Menjaga Target Pertumbuhan Ekonomi 2025

Airlangga menegaskan pentingnya strategi stimulus di kuartal kedua, karena fase ini sering kali menjadi jembatan krusial sebelum belanja masyarakat kembali meningkat pada semester kedua menjelang tahun ajaran baru dan hari besar keagamaan.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen, dan konsumsi rumah tangga menjadi pilar utama dalam mencapai target tersebut. Enam paket stimulus ini dirancang agar mampu memberi efek ganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor, dari transportasi, energi, hingga sektor informal,” jelasnya.

Respons Pelaku Ekonomi dan Proyeksi Dampak

Sejumlah ekonom menyambut baik langkah pemerintah. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai program ini akan sangat efektif jika disalurkan tepat sasaran.

“Kunci keberhasilan ada pada akurasi data dan kecepatan pencairan. Jika BSU cair sebelum pertengahan Juni, maka pengaruhnya terhadap konsumsi dan inflasi akan langsung terasa pada laporan kuartal II 2025,” katanya.

Sementara itu, sektor ritel dan pariwisata juga diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan seiring meningkatnya daya beli masyarakat.

Catatan Penting: Perlu Pengawasan dan Evaluasi

Meskipun berbagai stimulus ini dinilai positif, sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi kebocoran atau salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI diharapkan aktif melakukan audit dan pemantauan dalam pelaksanaan program ini.

Pemerintah juga akan membuka saluran pengaduan masyarakat melalui situs resmi dan call center Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan transparansi pelaksanaan.