Menkeu Purbaya Siapkan Strategi Tarik Rp 200 Triliun dari BI untuk Genjot Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana besar untuk menarik dana pemerintah sekitar Rp 200 triliun yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional yang belakangan mengalami perlambatan.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Penyebab Ekonomi “Kering”

Menurut Purbaya, perlambatan ekonomi terutama dipicu oleh lambatnya penyaluran belanja pemerintah. Hal ini menyebabkan uang yang terkumpul dari pajak lebih banyak “parkir” di bank sentral ketimbang berputar di sektor riil.

“Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” tegasnya.

Kondisi ini diperparah oleh masih tingginya biaya dana (cost of fund) perbankan serta penyaluran kredit yang cenderung konservatif. Akibatnya, dunia usaha kesulitan mengakses pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif.

Dua Arah Strategi: Moneter dan Fiskal

Purbaya menyebut dana Rp 200 triliun tersebut bisa digunakan untuk menggerakkan mesin moneter sekaligus fiskal.

1. Dari sisi moneter, dana itu akan memperkuat likuiditas perbankan. Bank diharapkan lebih berani menyalurkan kredit, karena tidak ingin terbebani biaya dana yang tinggi.

   “Saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelasnya.

2. Dari sisi fiskal, Purbaya berkomitmen mempercepat belanja pemerintah. Ia bahkan berjanji akan meninjau langsung program di kementerian dan lembaga yang serapannya rendah.

   “Kalau ada program yang tersendat, saya akan turun tangan,” tegasnya.

Harapan Pemulihan Ekonomi

Dengan strategi ganda tersebut, Menkeu optimistis ekonomi Indonesia bisa kembali bergerak lebih cepat. Sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional, ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,8–5,2%, namun angka itu masih dianggap belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru secara masif.

Purbaya menilai jika kebijakan ini berhasil, pertumbuhan bisa terdongkrak lebih tinggi, terutama di sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, konstruksi, dan UMKM.

Tantangan dan Respons Pasar

Meski dinilai menjanjikan, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa penarikan dana besar dari BI perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas moneter, terutama di tengah pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp 16.500 per dolar AS pada awal pekan.

Dari sisi pasar keuangan, investor menunggu sinyal konkrit. Beberapa pelaku pasar menilai rencana ini bisa meningkatkan optimisme jika benar-benar disertai dengan percepatan realisasi belanja, bukan sekadar wacana.

Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan siap berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan. Gubernur BI menegaskan bahwa likuiditas perbankan saat ini relatif memadai, namun dukungan tambahan dari pemerintah bisa memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif.

Update Terbaru

• Pemerintah menargetkan realisasi awal kebijakan ini bisa dimulai pada kuartal IV-2025, bertepatan dengan periode belanja akhir tahun.

• Kementerian Keuangan juga menyiapkan skema khusus penempatan dana pemerintah di bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) agar segera bisa disalurkan ke kredit produktif, termasuk pembiayaan perumahan dan modal kerja UMKM.

• DPR melalui Komisi XI mendukung langkah ini, namun meminta agar pengawasan penggunaan dana lebih transparan untuk mencegah penyalahgunaan.

Kesimpulan

Rencana penarikan dana Rp 200 triliun dari BI ini menandai gebrakan awal Purbaya sebagai Menkeu baru. Dengan strategi percepatan belanja fiskal dan penguatan likuiditas moneter, pemerintah berharap roda ekonomi dapat kembali berputar cepat setelah sempat melambat. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada eksekusi di lapangan dan sinergi erat antara Kemenkeu, BI, dan perbankan.