Vietnam Mulai Program Uji Coba Perdagangan Aset Kripto

Vietnam resmi meluncurkan program uji coba yang dikelola pemerintah untuk penerbitan, penawaran, dan perdagangan aset kripto dengan aturan ketat. Program ini dimulai pada 9 September 2025 dan akan berjalan selama lima tahun.

Siapa yang Bisa Ikut?
Hanya organisasi tertentu yang boleh menerbitkan token dan menjalankan pasar perdagangan. Investor lokal maupun asing bisa ikut serta, tetapi dengan batasan yang jelas.

Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc menandatangani aturan yang menjadi kerangka pengelolaan aset kripto di Vietnam.

Syarat Ketat untuk Perusahaan

• Perusahaan yang ingin menjalankan pasar kripto wajib punya modal minimal 10.000 miliar VND.
• Minimal 65% modal harus berasal dari organisasi, dan 35% dari bank, perusahaan sekuritas, asuransi, atau perusahaan teknologi.
• Kepemilikan asing dibatasi maksimal 49%.
• Pimpinan wajib berpengalaman: Direktur Utama (2 tahun) dan CTO (5 tahun).
• Perusahaan harus punya minimal 10 staf teknologi bersertifikat keamanan jaringan dan 10 staf dengan lisensi sekuritas.
• Sistem teknologi harus memenuhi standar keamanan Level 4.

Aturan Token dan Investor

• Token harus didukung oleh aset nyata, tidak boleh berbasis uang fiat atau sekuritas.
• Penerbit wajib mempublikasikan prospektus dan dokumen terkait minimal 15 hari sebelum peluncuran.
• Investor asing bisa membeli token, tetapi perdagangan harus melalui penyedia resmi berlisensi dari Kementerian Keuangan.

Layanan yang Diizinkan
Penyedia berlisensi bisa:

• Menjalankan platform perdagangan kripto
• Menyediakan layanan kustodian (custody)
• Mengoperasikan platform penerbitan token
• Melakukan perdagangan sesuai aturan

Mereka juga wajib punya sistem ketat untuk manajemen risiko, anti pencucian uang (AML), pencegahan pendanaan terorisme (CFT), serta pemantauan penyalahgunaan dana.

Kontrol dan Sanksi

• Investor dalam negeri boleh membuka akun di platform resmi untuk deposit, beli, atau jual aset kripto.
• Namun, enam bulan setelah lisensi pertama diberikan, semua perdagangan kripto domestik yang dilakukan di luar platform resmi akan dikenakan sanksi administratif, bahkan bisa berujung pidana sesuai tingkat pelanggaran.